Selayang Pandang: Ada Apa Dengan Wisuda di UNJ? Oleh: Syaifudin,

Selayang Pandang: Ada Apa Dengan Wisuda di UNJ?

Oleh: Syaifudin,

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2007 UNJ

Bagi masyarakat yang pernah mendapatkan kesempatan kuliah di perguruan tinggi tentu tidak asing mendengar term “skripsi”. Sebab skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi sarjananya. Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini pasti banyak materi, tenaga serta waktu yang harus dikorbankan oleh seorang calon sarjana tersebut. Setelah proses panjang tersebut, para calon sarjana ini akan mengikuti seremonial akademik bernama “wisuda”. Di seremonial inilah secara simbolik seorang mahasiswa resmi berganti status menjadi seorang sarjana. Tidak hanya berganti status, tetapi seremonial ini menjadi momentum kebahagian bagi seorang mahasiswa dan keluarganya. Bahkan momentum yang terbilang singkat ini secara psikologis menjadi kenangan bersejarah bagi yang bersangkutan.

Namun demikian, seremonial wisuda ini tidak lepas dari pertukaran ekonomi. Dimana bagi mahasiswa yang akan diwisuda harus membayar besaran biaya yang telah ditentukan oleh pihak administrasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Secara umum pertukaran ekonomi ini dinilai tidak masalah bagi mereka yang akan mengikuti kegiatan ini – dengan catatan antara besaran biaya dengan fasilitas sepadan. Walaupun begitu tentu ada juga mahasiswa yang tidak sanggup membayarnya karena terhambat kemampuan finansial.

Kegiatan seremonial wisuda sebenarnya tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah menyelesaikan kewajiban akademiknya dan tidak berpengaruh dengan nilai-nilai ijasah. Namun kekuatan psikologis dari seremonial itu yang menjadi daya dorong kuat seorang mahasiswa untuk ikut kegiatan seremonial tersebut. Namun tidak sedikit juga perguruan tinggi di Indonesia yang mewajibkan para mahasiswanya untuk ikut kegiatan tersebut. Bahkan ada juga perguruan tinggi yang mengkomodifikasikan seremonial wisuda ini dalam bentuk kebijakan ikut atau tidak ikut mahasiswa wajib membayar 100% biaya wisuda – kebijakan ini tentu memberatkan mahasiswa yang benar-benar tidak bisa ikut wisuda, baik terhambat masalah finansial ataupun masalah lainnya.

Terkait dengan konteks wisuda. Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) masalah wisuda sedang hangat menjadi perbincangan dikalangan mahasiswa UNJ khususnya para calon wisudawan/wati, dalam hal ini masalah kenaikan biaya wisuda. Dimana biaya wisuda Semester Ganjil lalu tepatnya 26 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan pada Semester Genap yang rencananya akan diadakan pada 24 September 2011 nanti di Gedung Serba Guna (GSG) Kampus B UNJ naik menjadi Rp. 800.000,-. Bagi para mahasiswa sebenarnya bukan masalah besaran biaya, tetapi yang menjadi masalah utama adalah fasilitas yang didapat dari proses pertukaran ekonomi tersebut.

Para mahasiswa menilai fasilitas yang didapat oleh mereka tidak sepadan dengan besaran biaya yang mereka keluarkan. Menurut mahasiswa dari pengalaman para wisudawan/wati di setiap semesternya, lokasi wisuda di GSG tidak layak karena udaranya sangat panas bahkan para orangtua terkadang berdiri dibelakang karena ruangannya tidak mencukupi kapasitas. Bahkan pemindahan pita di topi toga para wisudawan/wati dilakukan sendiri dan bukan oleh pihak pimpinan kampus yang umumnya dilakukan di seremonial wisuda di setiap perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa calon wisudawan/wati, pemindahan pita oleh pihak pimpinan kampus dinilai mereka sebagai sebuah kehormatan tersendiri bagi mereka. Pemindahan pita yang dilakukan sendiri oleh para wisudawan/wati ini terkait dengan masalah waktu yang tersedia. Sebab seremonial wisuda UNJ dalam satu hari dilakukan dua sesi, dan persesinya sekitar 3,5 jam – hal ini tentu tidak memungkinkan pihak pimpinan kampus melakukan pemindahan pita para wisudawan/wati yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.

Kenaikan biaya dengan fasilitas wisuda inilah yang dinilai mahasiswa tidak sepadan dengan nilai uang yang harus mereka keluarkan. Bahkan Rp. 800.000,- itu belum termasuk biaya foto dan biaya alumni, yang dihitung-hitung total bersih bisa mencapai Rp. 900.000,-. Sebagai sebuah perbandingan:

a) Biaya wisuda UI sebesar Rp. 450.000,- sudah termasuk biaya foto, biaya alumni, dan dokumentasi wisuda dalam bentuk DVD. Lokasi di Balairung UI.

b) Biaya wisuda di UGM di setiap fakultas berbeda-beda tetapi paling besar sekitar Rp. 600.000,- sudah termasuk foto didalamnya dan uang alumni, bahkan di Fakultas Pertanian sekitar Rp. 350.000,-. Lokasi wisuda di Graha Sabha Pramana UGM.

c) Biaya wisuda di ITB sekitar Rp. 550.000,- ditambah biaya foto sebesar Rp. 125.000,- dan sudah termasuk biaya alumni. Lokasi wisuda di Sabuga ITB.

d) Biaya wisuda di IPB sekitar Rp. 525.000,- ditambah biaya foto sebesar Rp. 155.000,- dengan lokasi wisuda di Graha Widya.

e) Biaya wisuda di UNPAD sekitar Rp. 350.000,- sudah termasuk foto dengan lokasi di Aula UNPAD/Graha Sanusi.

f) Biaya wisuda di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sekitar Rp. 400.000,- di GOR UNY.

g) Biaya wisuda di Universitas Negeri Semarang (Unnesa) sekitar Rp. 650.000,- sudah termasuk foto dan biaya alumni.

Beberapa perbandingan biaya wisuda di atas kiranya menjadi refleksi mahasiswa dalam menentukan sikap ketidaksetujuannya atas kenaikan biaya wisuda Semester Genap ini. Dari beberapa informasi yang didapat, latar belakang mengapa biaya wisuda semester ini naik karena setiap pelaksanaan wisuda setiap semesternya UNJ selalu defisit hingga mencapai Rp. 450. 000. 000,-. Selain faktor defisit, kenaikan biaya wisuda Semester Genap ini sebagai bentuk kebijakan kampus atas kemandirian pelaksanaan wisuda. Maksudnya, pihak kampus tidak mengalokasikan dana untuk wisuda namun pelaksanaan wisuda seluruhnya dibebankan kepada mahasiswa. Hal ini terjadi karena UNJ menerapkan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

Dari perbandingan biaya kampus yang sudah dituliskan di atas, memang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kondisi di UNJ. Namun beberapa kampus di atas pun sudah menerapkan sistem PK BLU, dan pihak kampus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan wisuda. Jadi tidak sepenuhnya dibebankan kemahasiswa, mengapa di UNJ tidak? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa setiap wisuda UNJ selalu defisit? Padahal secara lokasi UNJ tidak perlu sewa gedung GSG (kalaupun sewa biayanya tidak terlalu mahal seperti harga sewa gedung diluar), dan hanya mengeluarkan dana sewa pendingin ruangan, kursi, dekorasi, toga, buku alumni, snack, biaya pengisi acara dan mungkin ada biaya lainnya. Pertanyaan inilah yang menjadi tanda tanya besar dikalangan mahasiswa. Sebab beberapa Perguruan Tinggi Negeri lain saja jika ingin menaikan biaya wisuda tidak sampai 50% naiknya. Bahkan pada fasilitas kualitas pakaian toga dan buku alumni, mahasiswa UNJ yang telah di wisuda semester lalu membandingkan dengan kualitas pakaian toga dan buku alumni UI yang besaran biayanya Rp. 450.000,- lebih berkualitas daripada UNJ yang besaran biaya wisudanya Rp. 500.000,- dan itu belum termasuk foto.

Perlu diketahui, jumlah wisudawan/wati pada Semester Genap ini mencapai 2.000 orang, bahkan menembus angka 2.500 orang. Jika kita rasionalisasikan, 2.500 orang @ Rp. 800.000,- = Rp. 2. 000. 000. 000,- (2Miliar). Coba kita bayangkan dengan dana 2 M, bagaimana seharusnya pelaksanaan wisuda itu berlangsung. Maka untuk itu dengan fasilitas yang tidak sepadan (seperti lokasi wisuda di GSG, suasana panas, dan berbagai masalah lainnya), para mahasiswa menilai kenaikan wisuda sebesar Rp. 300.000,- itu tidak wajar. Analoginya, masyarakat umum saja akan bereaksi jika pemerintah menaikan harga BBM walaupun hanya sebesar Rp. 500,-, oran
g tua siswa saja akan bereaksi jika pihak sekolah menaikan biaya SPP sekolah walaupun hanya sebesar Rp. 30.000,-, dan tentu saja para orang tua mahasiswa dan mahasiswa akan bereaksi dengan kenaikan biaya wisuda yang mencapai Rp. 300.000,-. Apalagi sebelum wisuda para mahasiswa pun sudah terbebanin biaya saat mengerjakan skripsi/tugas akhir yang nilainya bisa mencapai Rp. 5.000.000,- dan sekarang terbebanin lagi dengan naiknya biaya wisuda yang mencapai Rp. 300.000,-.

Bagi mahasiswa tidak masalah jika biaya wisuda naik, namun naiknya jangan sampai 50% lebih. Apalagi naiknya biaya wisuda tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan pihak kampus. Lebih ironis lagi, bagi para mahasiswa ikut atau tidak ikut wisuda tetap wajib membayar biaya wisuda sebesar 100% (jadi tidak ada keringanan biaya bagi mahasiswa yang hanya ingin membayar ijasah saja tapi tidak ingin ikut seremonial wisuda dan tidak ingin membeli pakaian toga, dan buku alumni karena alasan kemampuan finansial dirinya/orangtuanya). Jika tidak, maka ijasah akan ditahan sementara sampai mahasiswa yang bersangkutan melunasi biaya wisuda tersebut. Hal ini tentu saja sangat memberatkan bagi mahasiswa yang berekonomi kebawah.

Kiranya inilah permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa dan juga pihak pimpinan kampus. Satu sisi mahasiswa menginginkan adanya transparansi dana wisuda dan perbaikan kualitas seremonial wisuda (yang bagi mahasiswa momentum seumur hidup bila ia tidak melanjutkan jenjang S2/S3), serta menolak kenaikan biaya wisuda yang terlalu mahal dan satu sisi pihak pimpinan kampus tetap bersikukuh dengan kebijakannya untuk menaikan biaya wisuda. Bahkan menurut Bu Desfrina (ketua pelaksana wisuda) biaya Rp. 800.000,- itu diperkirakan akan tetap sampai 5 tahun kedepan (catatan: namun tidak menutup kemungkinan suatu hari kemudian biaya wisuda akan naik kembali). Oleh karena itu mahasiswa UNJ yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa UNJ Menolak Kenaikan Biaya Wisuda 2011” dengan tegas menolak besaran biaya wisuda tersebut.

Apalagi UNJ kini sedang dihadapkan dengan masalah dugaan kasus korupsi proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh KPK, yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di lima perguruan tinggi negeri (UNJ, UNSOED, UNTIRTA, UNSRI, UNM) dengan dugaan korupsi mencapai 2,6 triliun. Ringkasnya, masalah kenaikan biaya wisuda sebenarnya merupakan sederet masalah kecil yang ada di UNJ. Masih banyak lagi masalah besar lainnya, seperti pem-BLU-an UNJ (Badan Layanan Umum) dan dugaan korupsi oleh KPK. Perlu diketahui kebijakan BLU merupakan spirit lain dari ditolaknya kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 lalu. Dimana roh BLU adalah mengkomodifikasikan setiap layanan yang dimiliki UNJ guna meningkatkan pendapatan universitas (setinggi-tingginya) – salah satunya pendapatan perparkiran UNJ. Inilah kiranya potret wajah kampus kita yang disebut sebagai kampus me-rakyat. Kampus me-rakyat yang sedang menuju kampus me-elite. Semoga saja para mahasiswa UNJ bangkit kesadaran kritisnya dan memantau serta bersikap atas segala kebijakan pimpinan kampus yang seandainya dinilai tidak pro mahasiswa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s